Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan sepakat dengan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar yang ingin membentuk direktorat jenderal khusus untuk menangani pondok pesantren (ponpes). Ia mengatakan, sudah selayaknya ponpes yang jumlahnya begitu banyak diurus oleh dirjen tersendiri. “Saya tentu mendukung penuh kebijakan itu. Pesantren mulai tahun 2019 yang lalu sudah punya payung hukum sendiri, yaitu Undang-Undang Pesantren,” ujar Muhaimin dalam keterangan, Senin (18/11/2024), “Jadi sudah seyogyanya dikelola khusus oleh dirjen,” ucapnya.
Baginya, pemerintah harus merealisasikan lebih banyak lagi kebijakan untuk mengurus soal ponpes.
Sebab, selain jumlahnya begitu banyak, ponpes juga sudah ada sebelum NKRI berdiri. “Karena itu sudah sepatutnya pesantren-pesantren kita ini diayomi dengan lebih serius oleh negara,” tuturnya.
Muhaimin juga menyebutkan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren turut mengatur soal berbagai fasilitas yang mestinya dimiliki oleh ponpes. Maka, keberadaan dirjen khusus ponpes akan membantu realisasi dari pemenuhan berbagai fasilitas sesuai yang dimandatkan oleh UU. “Jadi bukan cuma karena jumlahnya banyak, sampai 28.000 lebih, tapi faktanya pesantren menjadi lembaga pendidikan yang bagus, kontribusinya juga luar biasa mencetak generasi-generasi unggul dan berakhlak,” katanya.
Sebelumnya, rencana untuk membentuk dirjen khusus urusan ponpes disampaikan Nasaruddin dalam lawatannya di Surabaya, Kamis (14/11/2024). Ia mengatakan, pesantren harus mendapatkan perhatian khusus karena menjadi lembaga yang lahir dari rahim nusantara. Keberadaannya bakal ada lebih dulu sebelum penjajahan Belanda berlangsung di Tanah Air. “Maka sudah saatnya sekarang ini pondok pesantren merebut masa jayanya seperti yang pernah terjadi di masa lampau. Sudah waktunya pondok pesantren ini menjadi tuan rumah di dalam rumahnya sendiri, di negeri ini,” ucap Nasaruddin.
